Categories
Kuliner

Waralaba di Indonesia

Waralaba di Indonesia


Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus, yaitu franchisee tidak sekedar Menjadi penyalur, namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya . Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun franchisee. Karenanya, kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang. Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP no 42 tahun 2007 tentang Waralaba.

 

Ketentuan – ketentuan yang mendukung kepastian hukum bisnis waralaba adalah sebagai berikut:

· Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
· Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
· Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
· Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
· Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Kelebihan franchise adalah sebagai berkut :

· Bisnis bisa cepat dibuka.
Sejak Anda memutuskan membeli franchise tertentu sampai bisnis (outlet) dibuka, waktunya relatif singkat
· Sudah ada system
Pembeli franchise tidak perlu mencari-cari atau merancang sistem (keuangan, kriteris SDM, peralatan atau teknologi, pasokan produk barang atau jasa atau bahan baku, menentukan harga jual, dan lain-lain
· Adanya pelatihan
Sebelum usaha dibuka, pihak franchisor biasanya melakukan pelatihan bagi franchisee atau orang yang ditunjuk
· Menumpang nama besar dan sudah dikenal
Membangun bisnis atau sebuah brand, perlu waktu lama. Dengan membeli franchise, pihak franchisee berhak menggunakan nama besar yang sudah dikenal luas dan terbukti sukses di pasar.
· Risiko kecil
Bisnis apapun memiliki risikonya sendiri. Termasuk bisnis franchise. Namun, dibanding membuka bisnis baru, risiko kegagalan bisnis franchise relatif lebih kecil.
· Bisa untuk latihan
Membeli franchise dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan untuk nantinya membuka bisnis sendiri. Banyak franchisor yang pada awalnya adalah franchisee.

Kekurangan bisnis franchise adalah sebagai berikut :

· Membayar franchise fee.
Biaya ini harus dibayarkan atau dilunasi ketika terjadi kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual franchise. Franchise fee berlaku untuk waktu 3, 5, 7 atau 10 tahun
· Membayar royalty fee.
Royalty fee adalah jenis pembayaran yang harus dibayarkan setiap bulan kepada pihak franchisor. Besarnya bervariasi antara 2 – 10 persen. Rolaty fee umumnya dihitung dari total pendapatan per bulan. Jadi, meski bisnis mungkin belum untung, royalty harus tetap dibayarkan.
· Tidak bebas.
Adanya sistem dan aturan-aturan main yang harus diikuti, selain membantu dan memudahkan pembeli franchise ternyata di sisi lain membuat franchisee merasa dikekang atau tidak bebas. Bila ingin menambah atau mengubah menu yang dinilai lebih menjual seperti pada franchise makanan misalnya, harus dengan persetujuan pihak franchisor.
· Pengawasan terus-menerus
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, franchisor melakukan kontrol dan pengawasan berkesinambungan. Bahkan, dalam hal pendapatan atau keuntungan yang diperoleh, pihak franchisor tahu persis berapa jumlahnya. Franchisee sering merasa tidak nyaman karena dari hari ke hari berada dalam pengawasan dan merasa dimata-matai.

Biaya waralaba meliputi:

· Ongkos awal, dimulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 1 miliar. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi franchisor dan ongkos penggunaan HAKI.
· Ongkos royalti, dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Besarnya ongkos royalti berkisar dari 5-15 persen dari penghasilan kotor. Ongkos royalti yang layak adalah 10 persen. Lebih dari 10 persen biasanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran yang perlu dipertanggungjawabkan.

 

Sumber : https://seputarilmu.com/